nurjana-syamsudin:

kuntawiaji:

“Namun, yang memilukan, kualitas layanan kesehatan BPJS ini hanya untuk rakyat jelata. Adapun para pejabat pemerintah (termasuk pejabat dan pegawai BPJS), jika sakit dan mencari layanan kesehatan, mereka pasti tak akan mau hanya menggunakan BPJS. Mereka menggunakan tambahan asuransi swasta yang berbayar mahal dengan fasilitas memuaskan. Sementara rakyat dan masyarakat umum dipaksa menerima layanan kesehatan di bawah standar ala BPJS. Begitu hipokritnya pejabat pemerintahan kita ini.”

Dalam rubrik opini di Kompas kemarin, Badrul Munir menulis mengenai kinerja BPJS kesehatan yang dalam tahun keempatnya masih bekerja dalam ranah kendali biaya dibandingkan kendali mutu. Maksudnya kendali biaya adalah harga ditekan semurah mungkin tidak peduli seperti apa mutunya yang penting pasien terlayani. Bagi para pasien yang berobat dengan layanan BPJS mungkin akan merasa puas karena mereka bisa berobat dengan biaya murah. Pasien-pasien ini tidak mengetahui apa yang terjadi di belakang layar. Pelayanan tidak berjalan secara maksimal, fasilitas seadanya karena keuntungan rumah sakit minim, prosedur diagnostik tidak dilakukan semua karena alasan tidak ditanggung BPJS, serta pengobatan terbatas karena memang peresepan obat dibatasi. Pasien memang terlayani, tapi rumah sakit tidak punya kesempatan untuk berkembang, dokter pun merasa bersalah karena tidak mampu bekerja secara optimal dalam melayani pasien. 

Para pejabat (dan tentu saja dokter) mengetahui bahwa inilah yang terjadi dalam pelayanan kesehatan kita. Sehingga, seperti yang tertulis di atas, mereka enggan berobat dengan BPJS. Saya ingat saat masih jadi dokter internship dulu, seorang pejabat pemerintahan di Kabupaten D enggan berobat di rumah sakit di kabupatennya sendiri dan memilih berobat di rumah sakit lain yang lebih baik, meskipun penyakit yang dideritanya bisa diobati oleh rumah sakit di kabupatennya. Rakyat ramai-ramai menggunakan BPJS karena memang hanya BPJS lah satu-satunya asuransi kesehatan yang murah (bahkan gratis). Dalam hal ini, rakyat tidak memilih untuk memakai BPJS. Mereka tidak ada pilihan.

“Rakyat tidak memilih untuk memakai BPJS. Mereka tidak ada pilihan”. Inilah realitas pelayanan kesehatan ditengah liberalisasi dunia kesehatan. Aturannya mengikat dan memaksa, mau tidak mau harus setuju dan mau.

Ada yang tertolong dengan adanaya BPJS? Ada. Bayarnya murah? Ada. Tapi, bukankah itu memang sudah merupakan hak rakyat untuk mendapatkannya (tanpa asuransi berkedok jaminan jaminan sosial)?

Berdalih jaminan sosial tapi faktanya adalah asuransi sosial. Rakyat membiayai diri mereka sendiri dibalik kata “gotong royong”, menolong yang miskin. Lalu dimana letak bijaknya pemerintah yang hanya menjadi fasilitator? Negara dalam hal ini pemerintah berupaya lepas tangan terhadap kebutuhan pokok rakyat; keamanan, kesehatan, kesejahteraan, dll.

Belum lagi dalam timbangan syara’, dimana akadnya tidak sesuai dengan Syariah. Seharusnya objek akad haruslah jelas, yaitu barang atau jasa. Sementara objek akad semisal asuransi kesehatan dalam hal ini BPJS adalah JANJI atau KOMITMEN. Tidak terkategori dalam objek akad yang sah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s